Materi Kuliah Pembangunan Pedesaan Bagian I

TUJUAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN

1. PEMBANGUNAN PEDESAAN BERSIFAT MULTI ASPEK
DISADARI bahwa pembangunan pedesaan telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan tehadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan.
Pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai: (1) upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan saran untuk memberdayakan masyarakat, dan (2) upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.
Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek oleh karena itu perlu di analisis/secara lebih terarah dan serba keterkaitan dengan bidang sektor, dan aspek di luar pedesaan (fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi, sosbud dan non spasial). Pembahasan berikut ini meliputi bebagai aspek yang terkait dengan kebijaksanaan dan strategi pembangunan pedesaan.
2. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan
Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.
Tujuan pembanguan pedesaan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.
Tujuan pembanguan pedesaan secara spasial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.
Sasaran
Sasaran pembangunan pedesaan adalah terciptanya:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas
2. Percepatan pertumbuhan desa
3. Peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif.
4. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat.
5. Perkuatan kelembagaan.

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan.

Ruang Lingkup Pengembangan Pedesaan

Pengembangan pedesaan mempunyai ruang lingkup, yakni:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan permukiman dan lainnya).
2. Pemberdayaan masyarakat.
3. Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM).
4. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin).
5. Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (inter rural-urban relationship).

Prinsip-Prinsip Pembangunan Pedesaan

Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan pninsip-prinsip yaitu: (1) transaparansi (keterbukaan), (2) partisipatif, (3) dapat dinikmati mayarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (5) berkelanjutan (sustainable). Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembanguan itu pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. Masa depan merupakan impian tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan lebih mdah dalam arti tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi.
Pembangunan pedesaan dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral (holistik), partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumberdaya pembangunan secana serasi dan selaras dan sinergis sehingga tercapai optimalitas.
Ada tiga prinsip pokok pembangunan pedesaan, yaitu:
Pertama, Kebijaksaan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu (a) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (c) stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor, temasuk desa dan kota, di setiap wlayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
Kedua, Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin.
Ketiga, Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.
Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pedesaan diperlukan kerjasama yang erat antar daerah dalam satu wilayah dan antar wilayah. Dalam hubungan ini perlu selalu diperhatikan kesesuaian hubungan antar kota dengan daerah pedesaan sekitarnya, dan antara suatu kota dengan kota-kota sekitarnya. Hal ini disebabkan karena pada umumnya lokasi industri, lokasi kegiatan pertanian atau sektor-sektor lain yang menunjang/terkait cenderung terkonsentrasi hanya pada beberapa daerah administrasi yang berdekatan. Dengan kerjasama antar daerah, maka daerah-daerah yang dimaksud dapat tumbuh secara serasi dan saling menunjang.
Melalui kerjasama antara daerah-daerah/wilayah-wilayah dapat diusahakan keseimbangan pertumbuhan antara sektor pertanian dan sektor-sektor lain baik dari segi nilai tambah maupun dari segi penyiapan tenaga kerja.

Strategi Pembangunan Pedesaan

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Di negara-negara berkembang, secara demografis sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan dan memiliki tingkat pendidikan rendah.
Konsep pembangunan pedesaan menjadi pusat perhatian negara-negara berkembang sejak tahun 1950-an sampai sekarang. Setiap negara menerapkan strategi pembangunannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi terutama menyangkut pertumbuhan penduduk, kemiskinan, urbanisasi, dan pengangguran masyarakatnya. Program dan kegiatan pembangunan pedesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor-sektor pendidikan, jesehatan, kesempatan kerja, dan bidang sosial budaya dan lainnya.
Seperti dalam pembangunan ekonomi pada umumnya, maka dalam mewujudkan tujuan pembangunan pedesaan, terdapat paling sedikit empat jenis strategi, yaitu (1) Strategi pertumbuhan, (2) Strategi kesejahteraan, (3) Strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyanakat, (4) Strategi terpadu atau strategi yang menyeluruh.

Strategi Pertumbuhan

Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomis melalui -peningkatan pendapatan perkapita, produksi dan produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan partisipasi masyarakat pedesaan.

Strategi Kesejahteraan

Strategi kesejahteraan pada dasarya dimaksudkan untuk memperbaiki tanaf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional, seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan permukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi, penyediaan prasarana dan sarana sosial lainnya.

Strategi Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Strategi mi merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang dirumuskan oleh masyarakat sendini mungkin saja dengan bantuan pihak luar (self need and assistance) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan di pedesaan.
Ketiga strategi pertumbuhan di atas memiliki kelemahannya masing-masing. Strategi pertumbuhan mempunyai kelemahan yaitu semakin lebamya ketimpangan anggota masyarakat yang kaya dan yang miskin. Kelemahan strategi kesejahteraan yaitu menciptakan ketergantungan masyarakat yang sangat kuat kepada pemerintah. Strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sangat sulit untuk direalisasikan, diadaptasikan dan ditransformasikan secara luas karena terlalu idealis, sehingga sukar dilaksanakan secara efektif.

Strategi Terpadu dan Menyeluruh

Strategi terpadu dan menyeluruh ini ingin mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat secara simultan dalam proses pembangunan pedesaan. Secara konsepsional terdapat tiga prinsip yang membedakannya dengan strategi lain, yaitu:
Pertama, Persamaan, keadilan, pemerataan dan partisipasi masyarakat merupakan tujuan yang eksplisit dan strategi terpadu ini. Oleh karena itu pemerintahan desa yang berwenang harus: (a) memahami dinamika sosial masyarakat setempat, (b) memecahkan masalah yang dihadapinya, dan (c) memperkuat kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam melakukan intervensi sosial.
Kedua, Perlunya perubahan-perubahan yang mendasar, baik dalam kesepakatan maupun dalam gaya dan cara kerja, karena itu pemerintahan desa harus memiliki komitmen yang kuat untuk: (a) menentukan arah, strategi, dan proses menuju terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan, (b) memelihara integritas masyarakat pedesaan yang didukung oleh local leadership (kepemimpinan lokal).
Ketiga, Perlunya keterlibatan pemerintahan desa dan organisasi sosial secara terpadu, untuk meningkatkan keterkaitan antara organisasi formal dan organisasi informal.
Strategi terpadu dan menyeluruh pembangunan masyarakat desa menggunakan pendekatan, yakni:

1. Tujuan utamanya adalah pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat desa.
2. Sasarannya adalah membangun dan memperkuat kemampuan untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah.
3. Lingkupnya adalah masyarakat yang beraneka ragam dan kompleks.
4. Koordinasinya adalah koordinasi yang beraneka ragam baik permanen maupun adhoc di semua tingkatan, fungsi, kebutuhan dan mekanismenya.
5. Arus komunikasinya dua arah yang dilakukan secara formal, informal, vertikal, horisontal, diagonal dan berkesiniambungan melalui berbagai saluran dan bentuk sarana komunikasi yang persuasif dan edukatif.
6. Tempat prakarsa adalah kelompok-kelompok masyarakat pemerintah lokal dan desa melalui pengumpulan informasi, penentuan dan pengambilan keputusan, implementasi kebijakan dan monitoring kegiatan secara terpadu, saling terkait dan terus menerus.
7. Indikator prestasi yang dicapai mendasarkan pada pemecahan masalah pedesaan yang strategis (yaitu aspek kependudukan dar berbagai kegiatan yang dilakukan) yang diarahkan kepada perbaikan persamaan, pemerataan, keadilan, kesejahteraan dan partisipasi masyarakat yang dihubungkan dengan tujuannya.

Indikator Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Dalam pembangunan pedesaan, perencanaan ekonomi dan sosial adalah merupakan prasyarat. Suatu desa dianalisis sebagai suatu sistem ekonomi dan sosial terbuka yang berhubungan dengan desa-desa lain melalui arus perpindahan faktor produksi, pertukaran komoditas dan informasi serta mobilitas penduduk. Merupakan persoalkan yang penting pula yaitu bagaimaria mengukur peningkatan dalam kegiatan ekonomi dan sosial, peningkatan produksi, sumberdaya pembangunan, pendapatan perkapita, perbaikan sistem transportasi.
Beberapa indikator dalam pembangunan ekonomi pedesaan dapat dikemukakan sebagai berikut :
Pendapatan Desa Perkapita
Salah satu konsep penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan adalah nilai seluruh produksi (PDRB) dalam suatu desa (atau Produksi Domestik Regional Bruto untuk tingkat kabupaten). Nilai seluruh produksi ini merupakan ukuran prestasi ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi, yang dihitung dengan pendekatan arus barang dan jasa akhir, tetapi dapat pula dihitung dengan menjumlahkan biaya atau penghasilan yang diperlukan untuk memproduksi output. Nilai seluruh produksi dikurangi pajak tak langsung netto dan penyusutan maka diperoleh pendapatan pedesaan, jika dibagi dengan jumlah penduduk desa menjadi sama dengan Pendapatan Pedesaan per kapita.
Timbul kekecewaan terhadap Nilai Seluruh Produksi (PDRB) sebagai tolok ukur kesejahteraan ekonomi, pertama, karena PDRB mencakup juga banyak elemen yang memberikan sumbangan yang tidak jelas terhadap kesejahteraan perorangan, dan kedua, karena elemen pokok dan kesejahteraan itu justru diabaikan. Untuk menyempurnakan tolok ukur ekonomi yang lebih tepat, maka perlu dilakukan koreksi positif dan negatif yang harus ditambahkan atau dikurangkan pada PDRB.
Koreksi positif, yaitu waktu luang. misalnya seseorang menjadi lebih kaya dan sejahtera maka seseorang akan memutuskan untuk bekerja dalam waktu yang Iebih singkat seminggunya, dengan barapan memperoleh kepuasan psikis dan tambahan waktu luang tersebut. Kepuasan waktu luang ini berarti nilai produksi barang dan jasa dalam perhitungan PDRB mungkin akan turun walaupun tingkat kesejahteraan meningkat. Koreksi positif lainnya yakni perekonomian informal, pada dewasa ini kegiatannya meningkat sangat tajam. Umumnya nilai produksi tersebut tidak ditambahkan pada Nilai Seluruh Produksi (PDRB).
Koreksi negatif, kerusakan lingkungan itu sangat merugikan, pisalya kerusakan lahan atau tanah longsor karena galian batu kali, polusi air dan udara yang ditimbulkan oleh pabrik semen, semuanya ini perugikan untuk menghasilkan rumah nyaman. Kalau biaya yang sangat merugikan itu belum tergambar dalam Nilai Seluruh Produksi,maka biaya ekonomi tersebut harus dikeluarkan (dikurangkan) dan nilai PDRB.
Ketimpangan Pendapatan
Analisis ketimpangan dimulai dengan pertanyaan tentang berapa persen dan total pendapatan yang diterima oleh 20 persen populasi yang berpendapatan terendah, 50 persen terendah dan Seterusnya. Dalam keadaan ekstrim dimana pendapatan dengan mutlak didistnibusikan secara adil, 40 persen populasi terbawah akan menerima 40 persen dan total pendapatan, dan 40 persen populasi Sedang (tengah) akan menerima 40 persen dan total pendapatan, dan 20 persen populasi teratas akan menerima 40 persen total pendapatan.
Dalam kenyataannya, tingkat ketimpangan aktual memperlihatkan bahwa 20 persen populasi terbawah hanya menerima sekitar 5 persen dan total pendapatan, dan 20 persen kedua, ketiga, keempat masing-masing menerima sekitar 10 persen, 17,5 persen dan 25 persen dan total pendapatan, sedangkan 20 persen kelima (teratas) menikmati sektar 42,5 persen dari total pendapatan. Gambaran ini memperlihatkan tingkat ketimpangan aktual yang tajam.
Di negara-negara berkembang pada umumnya menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Umumnya di masyarakat pedesaan tingkat ketimpangan pendapatannya tidak terlalu tajam, karena sebagian besar penduduknya relatif masih miskin dan masih relatif homogen.
Perubahan Struktur Perekonomian
Mendasarkan hipotesis Clark-Fisher yang mengemukakan bahwa suatu peningkatan dalam pendapatan per kapita akan diikuti oleh suatu penurunan dalam proporsi sumberdaya yang dimanfaatkan dalam sektor pertanian (sektor primer), dan suatu peningkatan dalam industri manufaktur (sektor sekunder), dan kemudian dalam industri jasa (sektor tersier).
Menurunnya sumbangan (peranan) sektor pertanian dan meningkatnya sektor industri mencerminkan perubahan struktur perekonomian yang semakin seimbang dan makin kokoh, dimana terdapat kemampuan dan kekuatan yang maju yang didukung oleh pertanian yang tangguh.
Umumnya, strutkur perekonomian daerah pedesaan masih berat sebelah pada sektor pertanian (kontribusi sektor pertanian masih sangat besar). Meskipun kontribusi sektor pertanian masih sangat besar, namun pembangunan daerah pedesaan memperlihatkan perkembangan yang nyata, seperti diterapkannya mekanisasi sistem pertanian, penggunaan bibit/benih unggul, dan sarana produksi lainnya yang lebth baik, telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Prospek pembangunan daerah pedesaan cukup menggembirakan pada masa depan. Orientasi pembangunan daerah pedesaan diarahkan pada sasaran:

1. penguatan ketahanan pangan
2. menunjang pengembangan kegiatan sektor industri dan mendorong ekspor
3. memperluas lapangan kerja di daerah pedesaan yang diharapkan dapat mengurangi arus penduduk pedesaan berurbanisasi ke kota-kota besar
4. mengembangkan kerjasama (keterkaitan) antar daerah pedesaan untuk memperkokoh struktur perekonomian pedesaan (penguatan sektor industri yang makin berkembang ditopang oleh sektor pertanian yang bertambah mantap dalam rangka mengurangi ketimpangan di dalam dan antar pedesaan).

Meskipun orientasi sasaran pembangunan pedesaan cukup positif, namun masih dihadapi kendala yang cukup berat, yaitu dalam permasalahan dan tantangan, terutama dalam hal kemiskinan, keterbatasan prasarana dan sarana pembangunan, keterbatasan akses kepada modal usaha dan pasar, arus urbanisasi dan pedesaan ke perkotaan yang semakin besar
Pertumbuhan Kesempatan Kerja
Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan suatu masalah mendesak dalam pembangunan pedesaan karena mencakup secara langsung upaya pencapaian Trilogi Pembangunan, yaitu (a) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan (c) terciptanya stabilitas yang dinamis. Perluasan lapangan kerja dapat menyerap pertambahan angkatan kerja baru dan mengurangi pengangguran.
Konsep dampak tetesan ke bawah (trickling down effect) yang diintroduksikan oleh Hirschman memberikan harapan bahwa dengan perkembangan kota akan mendorong pembangunan daerah perkotaan dan pedesaan itu sangat penting. Tetapi dibantah oleh konsep Myrdal yaitu back-wash effect, akan terjadi pengurasan daerah pedesaan, sebagian penduduknya akan meninggalkan desanya, pergi ke kota untuk mencari lapangan kerja (suplai tenaga kerja). Berbagai kegiatan sektor produktif di daerah perkotaan meningkat dan meluas, merupakan permintaan tenaga kerja yang potensial.
Tingkat Ketersediaan dan Penyebaran “Kemudahan”
“Kemudahan” yang dimaksud adalah kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (misalnya: pangan, sandang, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun kesempatan untuk dapat melakukan kegiatan usaha (misalnya memperoleh bahan baku, bahan penolong, pemasaran dan perbankan). Tingkat kemudahan sudah mencakup pengertian aksesibilitas. Kemudahan dengan ciri-ciri seperti itu lebih banyak terdapat di kota-kota daripada di daerah-daerah pedesaan. Di perkotaan tingkat kemudahan tinggi, maka orang akan datang ke kota membawa pengalaman serta modalnya. Dengan bertambahnya kegiatan usaha di kota, maka tingkat kemudahanpun meningkat dan daya tariknya juga makin bertambah kuat. Tingkat kemudahan dicerminkan oleh tingkat ketersediaan fasilitas pelayanan.
Poernomosidi Hadjisarosa berpendapat bahwa kriteria yang dipilih untuk menyatakan tingkat pertumbuhan suatu daerah (wilayah) adalah tingkat kemudahan, karena pemakaian kriteria pendapatan daerah (per kapita) teryata tidak mudah untuk mencari kaitannya dengan mekanisme pengembangan wilayah, selain daripada itu pendapatan belum memberikan gambaran yang memadai tentang kebutuhan sebenarnya dari masyarakat, pendapatan yang tinggi belum berarti suatu kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya. Contoh, Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki tingkat PDRB perkapita tertinggi di Indonesia, tetapi kebutuhan memperoleh jasa dokter bedah otak terpaksa harus ke Jakarta atau Surabaya.

Share :

Tweet

More

Related Post