. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Materi Kuliah Perekonomian Indonesia Bagian I

A. PENDAHULUAN
Dinamika pembangunan ekonomi di suatu negara sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal.
Faktor internal antara lain :

  • Kondisi fisik (termasuk iklim)
  • Lokasi geografi
  • Jumlah dan kualitas sumber daya alam (SDA)
  • Dan sumber daya manusia (SDM)
Faktor eksternal antara lain :
  • Perkembangan teknologi
  • Kondisi perekonomian dan politik dunia
  • Keamanan global
Akan tetapi, untuk dapat memahami sepenuhnya sifat dari proses dan pola pembangunan ekonomi di suatu negara serta kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya selama kurun waktu tertentu atau untuk memahami kenapa pengalaman suatu negara dalam membangun ekonominya berbeda dengan negara lain, perlu juga diketahui sejarah ekonomi dari negara itu sendiri. Sering dikatakan bahwa keadaan perekonomian negara-negara berkembang (LDCs), seperti, Indonesia, india, dan malaysia, tidak lepas dari pengaruh sistem perekonomian atau orientasi pembangunan ekonomi yang diterapkan, pembanguna infrastruktur fisik dan sosial (seperti pendidikan dan kesehatan) yang dilakukan, dan tngkat pembangunan yang telah dicapai pada masa lampau, yakni pada zaman penjajahan (kolonialisasi).
Pengalaman indonesia sendiri menunjukkan bahwa pada zaman pemerintahan orde lama, rezim yang berkuasa menerapkan sistem ekonomi tertutup (inward oriented) dan lebih mengutamakan kekuatan militer daripada kekuatan ekonomi. Ini semua menyebabkan ekonomi nasional pada masa itu mengalami stagnasi, pembangunan praktis tidak ada.
Dalam bab ini akan dibahas secara garis besar sejarah ekonomi Indonesia pada empat periode, yakni pada zaman pemerintahan orde lama (1950-1966), pemerintahan orde baru (1966-Mei 1998), pemerintahan transisi (Mei 1998-November 1999), dan pemerintahan reformasi (2000-2001).

B. PEMERINTAHAN ORDE LAMA

Setelah memproklamasikan kemerdekaannya, keadaan ekonomi indonesia sangatlah buruk, ekonomi nasional boleh dikatakan mengalami stagflasi. Defisit saldo neraca pembayaran dan defisit keuangan pemerintah sangat besar, kegiatan produksi disektor pertanian dan sektor industri manufaktur terhenti, tingkat inflasi sangat tinggi, hingga mencapai lebih dari 500 % menjelang akhir periode orde lama. Semua ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, yang penting diantaranya adalah kependudukan jepang, perang Dunia II, perang revolusi, dan manajemen ekonomi makro yang sangat jelek (Tambunan, 1991, 1996). Dari tahun 1949 hingga 1956 pemerintah indonesia menerapkan suatu sistem politik disebut demokrasi liberal. Setelah itu terjadi transisi ke sistem politik yang disebut “demokrasi terpimpin“, yang berlangsung dari tahun 1957 hingga 1965. Akan tetapi, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi tersebut ternyata menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional. Pada masa politik demokrasi itu, tercatat dalam sejarah bahwa rata-rata umur setiap kabinet hanya sekitar 2 tahun. Waktu yang sangat pendek ini disertai dengan banyaknya keributan internal didalam kabinet tentu tidak memberi kesempatan maupun waktu yang tenang bagi pemerintah yang berkuasa untuk memikirkan bersama masalah-masalah sosial dan ekonomi yang ada pada saat itu, apalagi menyusun suatu program pembangunan dan melaksanakannya (Feith, 1964).
Periode 1950-an struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonialisasi. Semua output nasional atau produk domestik bruto (PDB) didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi ekspor. Struktur ekonomi seperti yang digambarkan tadi, yang oleh Boeke (1954) disebut dual societies. Dualisme didalam struktur ekonomi seperti ini terjadi karena biasanya pada masa penjajahan pemerintah yang berkuasa menerapkan diskriminasi dalam kebijakan-kebijakannya, baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Diskriminasi ini sengaja diterapkan untuk memuat perbedaan dalam kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu antara penduduk asli dan orang-orang nonpribumi/nonlokal. Buruknya perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan orde lama juga disebabkan oleh keterbatasan akan faktor-faktor produksi, seperti orang-orang dengan tingkat kewirausahaan dan kapabilitas manajemen yang tinggi, tenaga kerja dengan pendidikan/keterampilan yang tinggi, dana (khusunya untuk membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh industri), teknologi, dan kemampuan pemerintah sendiri untuk menyusun rencana dan strategi pembangunan yang baik.
Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda (dan asing lainnya) yang dilakukan pada tahun 1957 dan 1958 adalah awal dari periode “ekonomi terpimpin” (guided economy). Sistem politik dan ekonomi pada masa orde lama, khususnya setelah “ekonomi terpimpin” dicanangkan, semakin dekat dengan haluan/pemikiran sosialis/ komunis. Walaupun ideologi Indonesia adalah Pancasila, pengaruh ideologi komunis dari negara bekas Uni Soviet dan Cina sangat kuat. Pada akhir bulan september 1965, ketidakstabilan politik di Indonesia mencapai puncaknya dengan terjadinya kudeta yang gagal dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejak peristiwa berdarah tersebut terjadi suatu perubahan politik yang drastis didalam negeri, yang selanjutnya juga mengubah sistem ekonomi yang dianut Indonesia pada masa orde lama, yakni dari pemikiran-pemikiran sosialis ke semikapitalis (kalau tidak dapat dikatakan ke sistem kapitalis sepenuhnya). Sebenarnya perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 menganut suatu sistem yang dilandasi oleh prinsip-prinsip kebersamaan atau koperasi berdasarkan ideologi Pancasila.

C. PEMERINTAHAN ORDE BARU

Maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru. Sejak itu perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan orde baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga dunia lainnya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).
Sebelum rencana pembangunan lewat repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta rehabilitasi ekonomi didalam negeri. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan lima tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat.
Menjelang akhir tahun 1960-an, atas kerja sama dengan Bank Dunia, IMF, dan ADB (Bank Pembanguna Asia) dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut inter government group on indonesia (IGGI) yang terdiri atas sejumlah negara maju, termasuk Jepang dan Belanda, dengan tujuan mebiayai pembangunan ekonomi di Indonesia. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa orde baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar, yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif untuk mananggulangi masalah-masalah ekonomi, seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran. Pada bulan April 1969 Repelita I dimulai dengan penekanan utama pada pembangunan sektor pertanian dan industri-industri yang terkait, seperti agro industri. Strategi pembangunan dan kebijakan ekonomi pada Repelita I terpusat pada pembangunan industri-industri yang dapat menghasilkan devisa lewat ekspor dan substitusi impor, industri-industri yang memproses bahan-bahan baku yang tersedia didalam negeri, industri-industri yang padat karya, industri-industri yang mendukung pembangunan regional, dan juga industri-industri dasar, seperti pupuk, semen, kimia dasar, pulp, kertas, dan tekstil.
Tujuan utama pelaksanaan Repelita I adalah untuk membuat Indonesia menjadi self sufficient, terutama dalam kebutuhan beras. Hal ini dianggap sangat penting mengingat penduduk indonesia Indonesia sangat besar dengan pertumbuhan rata-rata per tahun pada saat ini 2,5 % dan stabilitas politik juga sangat tergantung pada kemampuan pemerintah menyediakan makanan pokok bagi masyarakat. Dampak Repelita I dan repelita-repelita berikutnya terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, terutama dilihat pada tingkat makro. Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa orde baru tidak saja disebabkan oleh kemampuan kabinet-kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang jauh lebih baik/ solid dibanding pada masa orde lama dalam menyusun rencana, strategi dan kebijakan ekonomi, tetapi juga berkat penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak, terutama pada periode krisis atau oil boom pertama pada tahun 1973/1974.
Akan tetapi, pada tingkat meso dan mikro pembangunan selama ini boleh dikatakan tidak terlalu berhasil, bahkan dalam banyak aspek semakin buruk. Jumah kemiskinan, baik absolut maupun relatif, masih tinggi dan tingkat kesenjangan ekonomi semakin besar. Bahkan, menjelang awal dekade 1990-an kesenjangan cenderung meningkat. Sebagai reaksi pemerintah terhadap kenyataan di atas, khususnya pada Repelita IV, orientasi kebijakan-kebijakannya mengalami perubahan dari penekanan hanya pada pertumbuhan ke pertumbuhan dengan pemerataan. Untuk mengurangi tingkat kesenjangan dan kemiskinan , pemerintah menjalankan berbagai macam program, terutama di daerah pedesaan, seperti program inpres desa tertinggal (IDT), program keluarga sejahtera, dan program-program pembinaan usaha kecil. Sebagai suatu rangkuman, sejak masa orde lama hingga berakhirnya masa orde baru dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami 2 orientasi kebijakan ekonomi yang berbeda, yakni dari ekonomi tertutup yang berorientasi sosialis pada zaman rezim Soekarno ke ekonomi terbuka yang berorientasi kapitalis pada masa pemerintahan Soeharto. Perubahan orientasi kebijakan ekonomi ini membuat kinerja ekonomi nasional pada masa pemerintahan orde baru menjadi jauh lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan orde lama.
Pengalaman ini menunjukkan bahwa ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar usaha membangun ekonomi dapat berjalan lancar dengan baik.
Kondisi-kondisi itu adalah sebagai berikut:
  • Kemauan yang kuat (Political Will)
  • Stabilitas Politik dan Ekonomi
  • Sumber Daya Manusia yang Lebih Baik
  • Sistem Politik dan Ekonomi Terbuka Western Oriented
  • Kondisi Ekonomi dan Politik Dunia yang Lebih Baik
kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa orde baru memang telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi biaya yang sangat mahal (high cost economy) dan fundamental ekonomi yang rapuh.

D. PEMERINTAHAN TRANSISI

Pada tanggal 14 dan tanggal 15 Mei 1997 nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan “jual”. Untuk mempertahankan nilai tukar bath agar tidak jatuh terus, pemerintah Thailand melakukan intervensi dan didukung oleh intervensi yang dilakukan oleh bank sentral Singapura. Akan tetapi, pada hari Rabu, 2 juli 1997, bank sentral Thailand terpaksa mengumumkan bahwa nilai tukar bath dibebaskan dari ikatan dengan dolar AS. Apa yang terjadi di Thailand akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara lainnya, awal dari krisis keuangan di Asia.
Sekitar bulan september 1997, nilai tukar rupiah yang semakin menurun mulai menggoncang perekonomian nasional. Untuk mencegah keadaan agar tidak bertambah buruk, pemerintahan orde baru mengambil beberapa langkah konkrit, diantaranya menunda proyek-proyek senilai Rp. 39 triliun dalam upaya mengimbangi keterbatasan anggaran belanja negara yang sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai rupiah tersebut.
Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak dapat dibendung lagi dengan kekuatan sendiri, lebih lagi karena cadangan dolar AS di BI sudah mulai menipis karena terus digunakan untuk intervensi untuk menahan atau mendongkrak kembali nilai tukar rupiah. Pada tanggal 8 Oktober 1997 pemerintah Indonesia akhirnya menyatakan secara resmi akan meminta bantuan keuangan dari IMF. Kepercayaan masyarakat didalam dan luar negeri terhadap kinerja ekonomi Indonesia yang pada waktu itu terus merosot membuat kesepakatan bersama antara pemerintah Indonesia dan IMF pada bulan Januari 1998. Nota kesepakatan itu terdiri dari 50 butir kebijakan, mencakup ekonomi makro (fiskal dan moneter), restrukturisasi sektor keuangan, dan reformasi struktural. Namun pemerintah merasa gagal dengan kesepakatan pertama tersebut, kemudian dilakukan lagi perundingan-perundingan baru antara pemerintah dan IMF pada bulan Maret 1998 dan dicapai lagi suatu kesepakatan baru pada bulan April 1998. Hasil-hasil perundingan dan kesepakatan itu dituangkan secara lengkap dalam satu dokumen bernama “Memorandum Tambahan tentang Kebijakan Ekonomi Keuangan (MKTKEK)”.
Ada beberapa perubahan, di antaranya penundaan penghapusan subsidi BBM dan listrik, dan penambahan sejumlah butir baru. Secara keseluruhan, ada lima memorandum tambahan dalam kesepakatan yang baru ini,
yakni sebagai berikut :
  • Program Stabilisasi
  • Restrukturisasi Perbankan
  • Reformasi Struktural
  • Penyelesaian Utang Luar Negeri (ULN) Swasta (Corporate Debt)
  • Bantuan untuk Rakyat Kecil (Kelompok Lemah)
Krisis rupiah yang menjelma menjadi suatu krisis ekonomi akhirnya juga memunculkan suatu krisis politik yang dapat dikatakan terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945. krisis politik tersebut diawali dengan penembakan oleh tentara terhadap empat mahasiswa Universitas Triskati, tepatnya tanggal 13 Mei 1998, yang dikenal dengan sebutan Tragedi Trisakti. Menjelang minggu terakhir bulan Mei 1998, DPR untuk pertama kalinya dalam sejarah indonesia dikuasai/diduduki oleh ribuan mahasiswa/siswi dari puluhan perguruan tinggi dari Jakarta dan luar Jakarta.
Puncak dari keberhasilan gerakan mahasiswa tersebut di satu pihak dan krisis politik di pihak lain adalah pada tanggal 21 Mei 1998, yakni Presidan Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh wakilnya B.J. Habibie. Tanggal 23 Mei 1998 Presiden Habibie membentuk kabinet baru, awal dari terbentuknya pemerintahan transisi.
Pada awalnya pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Akan tetapi, setelah setahun berlalu masyarakat mulai melihat bahwa sebenarnya pemerintahan baru ini tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, mereka juga orang rezim orde baru dan tidak ada perubahan yang nyata.

E. PEMERINTAHAN REFORMASI

Pada awal pemerintahan reformasi, masyarakat umum dan kalangan pengusaha dan investor, termasuk investor asing, menaruh harapan besar terhadap kemampuan dan kesanggupan pemerintah untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional dan menuntaskan semua permasalahan yang ada di dalam negeri warisan rezim orde baru. Akan tetapi, ketenangan masyarakat setelah terpilihnya Presiden Indonesia keempat tidak berlangsung lama. Presiden mulai menunjukkan sikap dan mengeluarkan ucapan-ucapan kontroversial yang membingungkan pelaku-pelaku bisnis. Sikap Presiden tersebut juga menimbulkan perseteruan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang klimaksnya adalah dikeluarkannya peringatan resmi kepada Presiden lewat Memorandum I dan II. Selama pemerintahan reformasi, praktis tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Berbagai kerusuhan sosial yang bernuansa disintegrasi dan secara berlanjut.

2 Comment

Click here for Comment
Post a Comment
Thanks for your comment

Google+ Followers